CIAMIS – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ciamis, Heru Kamarullah, S.H., M.H., menjadi narasumber diskusi panel dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 Kabupaten Ciamis di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis, Rabu (28/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan menegaskan bahwa setiap rupiah dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan.
Workshop yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat ini berlangsung pukul 09.30 hingga 12.30 WIB dan dihadiri sekitar 250 orang. Tema yang diangkat adalah “Tata kelola keuangan desa yang berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa.”
Hadir dalam kegiatan ini Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya; Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Dr. Andang Firman Triyadi, M.T.; Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Shohibul Imam, CA., CPA.; perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat; perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat; serta para kepala desa se-Kabupaten Ciamis.
Apresiasi untuk Desa dan BUMDes Berprestasi
Rangkaian acara diawali pembukaan, lagu Indonesia Raya, doa, dan laporan ketua panitia. Panitia kemudian memberikan apresiasi kepada desa berprestasi di tiga kategori.
Bumdes terbaik:
Bumdes Bangkelung, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana
Bumdes Jaya Karsa, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeunjing
Bumdes Rahayu Waluya, Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu
Pengelolaan aset desa terbaik:
Desa Sindangsari, Kecamatan Cikoneng
Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis
Desa Sukamulya, Kecamatan Cihaurbeuti
Kategori keuangan desa:
Desa Gegempalan, Kecamatan Cikoneng
Desa Kawali, Kecamatan Kawali
Desa Kertaraharja, Kecamatan Panumbangan
Empat Narasumber dalam Diskusi Panel
Setelah sambutan-sambutan, kegiatan dilanjutkan diskusi panel dengan empat materi: pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah terkait desa; mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa oleh Kantor Wilayah DJPb Jawa Barat; penegakan hukum dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh Kejari Ciamis; serta pengawalan tata kelola keuangan desa oleh BPKP.
Dana Desa dan Tanggung Jawab Hukum
Dalam paparannya, Kajari Ciamis menjelaskan bahwa Dana Desa bersumber dari APBN, sehingga penyimpangan di dalamnya dapat menjadi kerugian keuangan negara. Menurutnya, jabatan sejalan dengan tanggung jawab hukum, sementara kerugian negara harus nyata dan dapat dihitung oleh lembaga berwenang seperti BPK, BPKP, atau Inspektorat.
Ia memaparkan empat tingkat pelanggaran, mulai dari kesalahan administrasi, penyimpangan tata kelola, perbuatan melawan hukum, hingga tindak pidana korupsi. Faktor penentunya adalah niat jahat, keuntungan pribadi, dan kerugian yang nyata. Kekeliruan yang dilakukan dengan jujur dibina melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai upaya terakhir sebelum jalur pidana (ultimum remedium), sedangkan penyimpangan yang disengaja akan ditindak. Kajari juga mengingatkan bahwa pengembalian uang tidak menghapus pidana.
Kajari menyebut beberapa bentuk penyimpangan yang lazim terjadi di tingkat desa, yaitu kegiatan fiktif, mark-up, surat pertanggungjawaban (SPJ) rekayasa, pungutan tidak sah, dan penggunaan dana kas untuk kepentingan pribadi. Ia juga menyampaikan bahwa sejak berlakunya KUHP baru pada 2 Januari 2026, pasal KUHP dan UU Tipikor dapat didakwakan secara berlapis dengan ancaman pidana 2 hingga 20 tahun.
Terkait penanganan perkara, Kajari menyampaikan bahwa Kejari Ciamis menangani tiga perkara, yakni dua perkara pengelolaan dana desa dan satu perkara penyertaan modal BUMDes untuk 27 desa. Dari penanganan tersebut, kerugian negara yang berhasil dipulihkan mencapai Rp245.065.032.
Kejaksaan: Mitra Pencegahan dan Pendampingan, Bukan Pemberi Imunitas
Selain penegakan hukum, Kajari menjelaskan peran Kejaksaan dalam pencegahan, pendampingan hukum, dan pemulihan aset. Ia menegaskan bahwa pendampingan hukum bukan imunitas dan tidak mengambil alih tanggung jawab pengambil keputusan.
Bagi aparatur desa yang beritikad baik, perlindungan hukum dapat diperoleh bila mengikuti prosedur, mendokumentasikan setiap keputusan, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga, serta berkonsultasi ketika ragu. Untuk itu, Kejari Ciamis menyediakan layanan pencegahan melalui program Jaga Desa dan Palugada, dengan hotline 0821-3002-551.
Menutup paparannya, Kajari berpesan agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan, dan agar aparatur desa sebaiknya bertanya sebelum bertindak. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan seluruh rangkaian acara berlangsung kondusif.
